Menteri PUPR Meminta Dukungan Ketahanan Air Demi Capai Program Ketahanan Pangan

Menteri PUPR Meminta Dukungan Ketahanan Air Demi Capai Program Ketahanan Pangan

Pencapaian program ketahanan pangan, memerlukan dukungan ketahanan air. Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang kontinu, pada jangka waktu 2015-2019, Kementerian Profesi Awam dan Perumahan Rakyat mengerjakan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 45 bendungan baru yang akan menambah volume tampungan 5,84 milyar m3 dan akan sanggup mengairi 482.751 Ha.

Pembangunan bendungan juga didorong oleh program pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi yang ada. “Dikala ini dari sekitar 7,2 juta hektar lahan irigasi, cuma 11% yang menerima jaminan air dari bendungan. Nantinya sesudah 65 bendungan rampung akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam hal kewenangan pengembangan dan pengelolaan metode irigasi, dalam Permen PUPR No. 14 tahun 2015 perihal Kriteria dan Penetapan Status Tempat Irigasi dikontrol bahwa kewenangan Pemerintah Sentra pada tempat irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3.000 Ha, DI lintas tempat provinsi, DI lintas negara, dan DI strategis nasional.

Kewenangan Pemerintah Provinsi pada DI seluas 1.000-3.000 Ha dan DI lintas tempat kabupaten/kota. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota pada DI dengan luasan kurang dari 1.000 Ha. Dari luas irigasi di Indonesia 7,2 juta hektar, Pemerintah Sentra cuma mempunyai kewenangan sekitar 28%, selebihnya yaitu kewenangan pemerintah tempat.

Kecuali pembangunan, kesibukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi juga penting. Oleh maka tiap tahun diselenggarakan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dimana pada Tahun 2018 untuk Kawasan Barat diselenggarakan di Kota Padang, Selasa 18 September 2018 yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Direktur Bina O&P, Ditjen Sumber Kekuatan Air Kementerian PUPR Agung Djuhartono mewakili Dirjen Sumber Kekuatan Air Hari Suprayogi pada forum hal yang demikian mengatakan tanpa adanya kesibukan OP yang terstruktur dan memadai, akan berimbas lantas pada kerusakan saluran irigasi sebelum tercapainya usia agenda, sehingga menurunnya pelayanan. Bobot tarif pembenarannya akan kian berat dari waktu ke waktu sementara ketersediaan anggaran bagus di Sentra dan Tempat juga terbatas.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas 14 Maret 2017 lalu juga sudah memberikan arahan bahwa pengelolaan sumber energi air terlebih dalam pengelolaan dan pengembangan metode irigasi memakai prinsip satu manajemen (single manajemen) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Untuk mengerjakannya, Kementerian PUPR bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, dan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Institusi Sentra berkaitan bersinergi supaya pembangunan dan pemeliharaan metode irigasi bisa terintegrasi antara bangunan penyedia air (bendungan, tahan, dan embung) dengan jaringan irigasi.

Sinergi juga mengikutsertakan pemerintah tempat secara lantas supaya mempunyai kesamaan pemahaman mengenai pengelolaan sumber energi air berbasis single management dengan memanfaatkan teknologi berita geospasial.

Kerjasama Pemerintah Sentra, Tempat dan para petani salah satunya via peningkatan jaringan irigasi kecil. Kementerian PUPR pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jaringan irigasi kecil di 5.000 lokasi via kesibukan padat karya tunai. Tahun 2019 akan ditambah menjadi 9.000 lokasi.

Via kesibukan hal yang demikian, petani dilibatkan sebagai pemeran film pria utama pembangunan dan pembetulan saluran irigasi sehingga meningkatkan kepedulian dalam pemeliharaannya. Tujuan peningkatan jaringan irigasi kecil ialah meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan mengurangi kehilangan air di sepanjang saluran irigasi.

 

Baca Juga: water treatment